Bawaslu Touna Awasi Pemuktahiran Data Parpol Di PBB Dan Partai Demokrat Touna

TOUNA – BAWASLU – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tojo Una-Una melakukan Pengawasan terhadap Pemuktahiran Data Partai Politik yang dilaksanakan oleh KPU Tojo Una-Una di kantor Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Demokrat Kabupaten Tojo Una-Una pada Rabu, (28/10/2026).

Berdasarkan surat yang dilayangkan oleh KPU Tojo Una-Una kepada Bawaslu terkait dengan Pemuktahiran Data Parpol, maka Bawaslu Tojo Una-Una turut hadir untuk memastikan bahwa kegiatan Pemuktahiran Data Partai Politik di Kabupaten Tojo Una-Una telah sesuai dengan ketentuannya.

Hadir dalam agenda Pemuktahiran tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, Taufiq Rizal R. Liara, Arfan Tandje dan Gafril beserta Staf Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una.

Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemuktahiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik juga menegaskan kewenangan Bawaslu dalam mengawasi proses Pemuktahiran Data Parpol tersebut.

Sebagaimana isi edaran pada poin 1.6, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh melakukan pengawasan berkenaan dengan data Partai Politik yang dimutakhirkan meliputi: a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; b. perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; c. keanggotaan Partai Politik; dan d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota;

Jajaran Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan Pengawasan secara melekat dalam proses tersebut untuk memastikan bahwa KPU Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan Pemuktahiran berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.