Kembali Gelar RDK, Bawaslu Touna Tingkatkan Kesiapan Tangani Sengketa Proses Pemilu

Ampana – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tojo Una-Una kembali menggelar Rapat Dalam Kantor atau RDK untuk meningkatkan penguatan Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una. Senin, (28/9/2026).

RDK tersebut berkaitan dengan Penguatan Kapasitas SDM dalam Mediasi dan Adjudikasi Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan menghadirkan narasumber eksternal yakni Ketua KPU Kabupaten Tojo Una-Una, Ahdin L. Nondo.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, Taufiq Rizal R. Liara dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan RDK digelar dalam rangka menyiapkan jajaran Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una sebelum menghadapi tahapan Pemilu utamanya berkaitan dengan Sengketa Proses.

“Selanjutnya terkait RDK ini bertujuan untuk menyiapkan SDM Bawaslu menghadapi pemilu,” ujarnya

Taufiq juga mengungkapkan bahwa program-program Penguatan SDM ini juga merupakan program Bawaslu RI guna meningkatkan kemampuan Pengawas Pemilu.

“Dan juga ini program dari Bawaslu RI dalam rangka kesiapan jajaran Pengawas Pemilu,” ungkap Taufiq

Taufiq lantas berterima kasih kepada Ketua KPU TojoUna-Una, Ahdin L. Nondo atas kesediannya menghadiri undangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una.

“Saya mengucapkan selamat datang kepada Ketua KPU yang berkenan dan menyempatkan hadir di kegiatan ini meskipun di KPU juga banyak kegiatan”. Tandasnya

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, Gafril dalam kegiatan yang sama menegaskan bahwa semua jajaran Bawaslu memiliki tanggung jawab melaksanakan RDK.

“Karena kita semua punya tanggung jawab melaksanakan RDK, nah kami menemukan ide untuk kembali membuka bagaimana sih proses penanganan pelanggaran atau sengketa proses itu,” Kata Gafril

Ia menambahkan Sengketa Proses memiliki dinamika yang kompleks dalam tahapan Pemilu dan melibatkan berbagai pihak, sehingga dibutuhkan kesiapan secara fisik dan mental dalam mengoptimalkan kesiapan jajaran Bawaslu Kabupaten Tojo una-Una.

“Ruang lingkup sengketa itu ada antar peserta atau sengketa antar peserta dan penyelenggara pemilu”. Singkatnya